TINJAUAN MASALAH ASPEK AGAMA DI INDONESIA

TINJAUAN MASALAH ASPEK AGAMA DI INDONESIA
Oleh :
Erlangga Putra Pratama, S.Pd
(Alumni – Universitas Negeri Jakarta)

            Ada beberapa permasalahan yang pernah di hadapi bangsa Indonesia dalam aspek agama semenjak Indonesia merdeka sampai saat ini, seperti : terorisme radikal agama, konflik antar umat beragama, aliran agama sesat, dan anarkisme ormas-ormas agama.
A. Terorisme Radikal Agama
A.1. Pengertian Terorisme
            Terorisme berasal dari kata teror yang dalam bahasa latin yaitu terrere yang kurang lebih diartikan sebagai kegiatan atau tindakan yang dapat membuat pihak lain ketakutan (Ezzat A Fattah, 1997).
            “Terrorism comes from terror, which inturn comes from Latin word “terrere” meaning frighten”.
            Pengertian terorisme sendiri saat ini masih menjadi perdebatan. Kompleksitas masalah yang berhubungan dengan terorisme menjadikan pengertian terorisme diinterpretasikan secara berbeda-beda. Walter Laquer, pakar terorisme yang terkenal mengkaji definisi/pengertian terorisme lebih dari seratus pengertian/definisi. Mendeskripsikan pengertian terorisme dari pandangan klasik yaitu :
            Terrorism has been defined as the substate application of violence or threatened violence intended to show panic in society, to weaken or even overthrow the incumbents, and to bring about political change. It shades on occasion into guerrilla walfare (although unlike guerrillas, terrorist are unable or unwilling to take or hold territory) and even a substitute for war between states” (1996).
            Pengertian ini lebih cocok untuk organisasi yang merupakan gerakan dalam suatu negara, yang sering dituduhkan sebagai terorisme. Seperti : perlawanan yang menuntut di Aceh (Gerakan Aceh Merdeka - GAM) dan Papua (Organisasi Papua Merdeka - OPM) atau gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) di awal kemerdekaan dapat dikategorikan sebagai terorisme yang secara faktual menggunakan metode teror berupa ancaman kekerasan dan tindakan kekerasan.
            Perbedaan pendapat mengenai definisi terorisme, mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1972 membentuk Ad Hoc Committee on Terorism. Tetapi, sudah beberapa tahun terbentuk, akhirnya tetap gagal mensepakati definisi terorisme karena beragam pandangan dari anggota-anggota PBB. Misalnya, beberapa anggota Non Blok berpandangan bahwa terorisme yang dilakukan suatu bangsa yang tertindas yang di tujukan kepada bangsa penjajahnya, dapat dipahami dan di maklumi sebagai tindakan yang sesuai dengan hak-hak manusia dalam menentukan nasib sendiri. Tindakan kekerasan dalam upaya membebaskan diri dari belenggu penjajahan, dikategorikan sebagai legitime right to self-determination, bukan sebagai terorisme (Muhammad Mustofa, 2002). Pandangan ini dapat menganulir pandangan klasik oleh Laquer, karena tindakan ini merupakan  sebagai tindakan pembenaran suatu bangsa.
            Definisi terorisme pada akhirnya, diserahkan kepada masing-masing negara, untuk merumuskan pengertian terorisme sesuai dengan yurisdiksi hukum domestiknya.
            Di Amerika, rumusan terorisme terdapat pada United State Code, Section 2656 f (d) yang berbunyi :
            “Premeditated, politically motivated violence perpetuated against noncombatant targets, usually intended to influence an audience
            Hukum Amerika Serikat memandang terorisme sebagai tekanan pada motivasi politik, yang sasaran terorismenya hanya memperhatikan target sipil. Dengan kata lain, hukum di Amerika Serikat mengkategorikan sasaran terorisme pada instalansi militer bukan merupakan tindakan terorisme.
            Lain halnya dengan kesepakatan yang terjadi di negara-negara Arab. Di kawasan Timur Tengah, terorisme merupakan gejala yang sangat fenomenal. Negara-negara Arab pada tahun 1979, menyepakati The Arab Convention of the Suppression of Terorism. Konvensi Arab tentang pemberantasan terorisme mendefinisikan terorisme sebagai berikut :
            Any act or threat of violence, whatever ist motives or purposes, that accours in the advancement of an individual or collective criminal agenda and seeking to show panic among people, causing fear by harming them, or placing their lives, liberty or security in danger, or seeking to cause damage to the enviroment or to public or private installations or property or to accupyng or seizing them, or seeking to jeopardize national resources”.
            Definisi ini tak lepas dari kecaman para aktivis HAM. Pasalnya, definisi tersebut, dinilai tidak memenuhi standar hukum internasional mengenai HAM serta berpandangan bahwa Konvensi Arab tentang pemberantasan terorisme ini terlalu luas sehingga potensi mengundang penafsiran dan penyalahgunaan.
            Di Indonesia sendiri, sejak pasca runtuhnya pemerintahan orde baru sering terjadi teror. Puncaknya peristiwa pemboman di Bali, definisi mengenai terorisme pun ramai di perdebatkan. Akhirnya pada tahun 2003, keluarlah Undang-Undang Anti Terorisme sebagai yurisdiksi hukum nasional pada UU No.15 tahun 2003. Dalam keterangan pemerintah tentang di tertibkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 : tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa Peledakan Bom Bali tanggal 12 Oktober 2002, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Yusril Ihza Mahendra mengatakan :
            “Terorisme adalah suatu kejahatan yang tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa. Secara akademis terorisme dikategorikan sebagai ‘kejahatan luar biasa’ atau ‘extra ordinary crime’ dan dikategorikan pula sebagai ‘kejahatan terhadap kemanusiaan’ atau ‘crime against humanity’. Melihat kategori demikian, maka pemberantasan terorisme tentulah tidak dapat menggunakan cara-cara biasa sebagaimana menangani masalah tindak pidana biasa seperti : pencurian, pembunuhan serta penganiayaan. Tindak Pidana terorisme selalu menggunakan ancaman atau tindak kekerasan yang mengancam keselamatan jiwa tanpa memilih-milih siapa yang akan menjadi korban”.
            Tindak Pidana terorisme sendiri oleh Undang-Undang Anti Terorisme dirumuskan dalam Pasal 6 dan 7 yang esensinya adalah setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan dan atau bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.
A.2. Jenis-Jenis Terorisme
            Terorisme berdasarkan spiritnya, di golongan menjadi beberapa jenis :
            Pertama, semangat nasionalisme. Pejuang kemerdekaan, umumnya menggunakan kekerasan politik untuk melawan rezim penjajah. Kekerasan politik yang dilakukan oleh pejuang kemerdekaan di satu pihak dianggap sebagai tindakan terorisme oleh kolonial. Namun, di pihak lain merupakan suatu perlawanan untuk menegakkan Hak Asasi Manusia suatu bangsa bukanlah dikatakan sebagai tindakan terorisme. Terorisme dengan spirit nasionalisme seperti terorisme yang terjadi di  Aljazair, Palestina, dan Negara jajahan lainnya.
            Kedua, semangat separatisme. Kelompok separatis menempatkan kekerasan politik sebagai perjuangan bersenjata. Kekerasan poltik dalam forum dunia merupakan sebagai tindakan terorisme. Pandangan forum dunia cukup beralasan, karena kekerasan politik yang dilakukan kelompok teroris menggunakan ancaman kekerasan yang menimbulkan ketakutan di wilayahnya. Kelompok separatis yang menggunakan tindakan terorisme seperti : IRA di Irlandia, Macan Tamil Eealam di Srilanka, SPLA di Sudan, MNLF di Philipina, dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Republik Maluku Selatan (RMS), atau Organisasi Papua Merdeka di Indonesia.
            Ketiga, semangat radikalisme agama. Kelompok radikal agama menggunakan budaya teror dan kekerasan dalam usaha mencapai tujuannya. Kekerasan politik ini merupakan suatu alat untuk memperjuangkan kepentingannya. Kelompok radikal agama yang menggunakan tindakan terorisme seperti : Kelompok Jihad Islam di Mesir, Jihad Islam di Yaman, National Islamic Front di Sudan, Al Qaeda yang berbasis di Afganistan, Jamaah Islamiyah yang berbasis di Malaysia, atau kelompok radikal yahudi seperti : Haredi, Gush Emunim, Kach Kahane di Israel.
            Keempat, semangat bisnis. Kelompok tindak kejahatan yang menggunakan cara teror agar tetap eksis dalam kegiatan bisnis ilegalnya dapat dikatakan sebagai tindakan terorisme. Kelompok terorisme yang berlatar belakang bisnis seperti : Narcoterorism di Myanmar yang dikenal dengan sebutan United War State Army adalah kelompok teroris yang berlatar belakang perdagangan narkotika dan obat-obat terlarang, Yakuza di Jepang organisasi dunia hitam yang menggunakan teror dalam kegiatan bisnisnya.
A.3. Terorisme Radikal Agama di Indonesia
Latar Belakang
            Jenis terorisme yang terjadi di Indonesia dalam tinjauan masalah dari aspek agama di golongkan sebagai terorisme spirit radikalisme agama. Hal ini bermula dari adanya hasrat membentuk negara islam. Mengkaji kontekstual konsep mengenai negara islam di Indonesia terjadi pada masa era pergerakan nasional sampai pasca proklamasi kemerdekaan RI tahun 1945. Masa era pergerakan nasional muncul gerakan Darul Islam (DI) pimpinan Kartosowirjo pada tahun 1940-an. DI merupakan organisasi politik yang memiliki sayap militer yang ikut berjuang bersama-sama angkatan bersenjata Indonesia melawan penjajah Belanda. Namun, setelah RI memiliki kedaulatan penuh pada tahun 1949, DI masih tetap mempertahankan tentara, dan perjuangan untuk mendirikan Negara Islam Indonesia.
            Pada waktu itu, pemerintah Indonesia mencoba menekan DI namun tidak sepenuhnya berhasil. DI berkembang di bawah tanah yang terpecah-pecah dalam beberapa kelompok, yang disebut kompartemen yang berdasarkan kewilayahan. Masing-masing kompartemen memiliki varian yang cukup banyak, bahkan berdiri sendiri.
            Di masa orde baru, terdapat varian DI/NII pimpinan Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Basyir yang melarikan diri ke Malaysia untuk menghindari penangkapan rezim orde baru. Perjalanan melarikan diri dimulai kedua pimpinan pondok pesantren Al Mukmin, Ngruki Solo ini dengan tegas menolak asas tunggal Pancasila. Mereka pun mendapat tuduhan menghasut orang agar menolak konsepsi asas tunggal tersebut serta tuduhan bagian dari sempalan gerakan Negara Islam Indonesia (NII) kelompok Hispran (Haji Ismail Pranoto) Jawa Tengah. Di pengadilan, keduanya divonis 9 tahun penjara. Namun, dua tahun berselang ketika menunggu keputusan kasasi, mereka berhasil kabur ke Malaysia. Untuk keamanan di Malaysia, keduanya beserta Abu Jibril  yang melarikan diri memakai nama samaran. Abdullah Sungkar berganti menjadi Abdul halim, Ba’asyir berganti menjadi Abdus Samad bin Abud – nama yang diambil dari guru dan ayahnya sedangkan Abu Jibril dikenal sebagi Ustadz Rahman.
            Aktifitas utama Ba’asyir di Malaysia adalah ceramah dan dakwah dari masjid ke masjid. Selain itu mendirikan kelompok jamaah As Sunnah. Disamping berjualan minyak wangi dan jinten. Ba’asyir melakukan tabligh sebagai pendakwah bebas karena mendapat izin kartu identitas berwarna merah dari pemerintah Malaysia.
            Malaysia merupakan tempat berkumpul dan bertemunya berbagai aktivis gerakan islam. Kehidupan Ba’asyir dalam dunia dakwah memberikan ruang akses yang luas dalam pergerakan islam Malaysia dan Regional Asia Tenggara. Wacana yang berkembang di antara mereka yaitu perlu adanya kekhalifahan Islam Nusantara. Mereka pun meyakini kebangkitan Islam Kontemporer justru dimulai di Asia Tenggara, bukan Timur Tengah.
            Lewat pengajian-pengajian terbuka dan terbatas, Ba’asyir semakin mendapat pamor. Bahkan di dalam pergerakan bawah tanah pergerakan islam Malaysia, nama Ba’asyir semakin memiliki kewibawaan tinggi sehingga menyatukan berbagai aktivis, khususnya mujahidin eks Afganistan, bergabung dalam Jama’ah Islamiyah (JI).
            Bagaimana Jamaah Islamiyah sesungguhnya ? memang kontroversial dan penuh dengan dugaan-dugaan. Sebutan Jamaah Islamiyah pada tahun 1978 pernah pula dituduhkan dari Pemerintah Indonesia kepada Ba’asyir dalam pengajian’usroh’. Namun, catatan pemerintah Malaysia, sejak kedatangan Ba’asyir dan kawan-kawan kenegara tersebut menjadikan konsolidasi gerakan islam radikal di Negara tersebut. Wacana-wacana yang diangkat dalam pengajian-pengajian Ba’asyir dan Sungkar dalam pembentukan Daulah Islamiyah (Negara Islam) semakin matang dan bergeser dalam Daulah Islamiyah yang mencakup Regional Asia Tenggara.
            Ketika terjadi tragedi teror gedung WTC-Amerika Serikat. Departemen Pertahanan AS menyatakan bahwa jaringan terorisme internasional Al Qaeda di balik teror serangan tersebut. Menurut siaran pers Departemen Pertahanan  AS, Paul Wolfowitz, ada kelompok-kelompok teroris Al Qaeda di lebih dari enam puluh Negara. Seluruh rakyat Indonesia pun merasa kwatir, kalau-kalau terorisme berada di sekelilingnya. Namun selang waktu berjalan, kepala BIN (Badan Intelejen Negara) menegaskan bahwa Al Qaeda telah terlibat dalam konflik berdarah di poso. Penegasan ini mendapat reaksi dari berbagai umat islam tentang keberadaan Al Qaeda di Indonesia. Perbedaan pendapat tentang keberadaan Al Qaeda di Indonesia di bantah oleh Wakil Presiden (Wapres) Hamzah Haz saat itu. Beberapa waktu kemudian, pada tanggal 12 Oktober 2002, sebuah ledakan besar terjadi di dua kafetaria, Kuta, Denpasar, Bali. Lalu, Apa kaitannya Al Qaeda dengan Ba’asyir ? Kenapa Abu Bakar Ba’asyir di jadikan tersangka dalam berbagai aksi terorisme di Indonesia ?
            Menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, rasanya tidak salah jika terdapat opini kalau Abu Bakar Ba’asyir  memiliki hubungan dengan tokoh Al Qaeda (Osama Bin Laden). Setidaknya, keduanya terdapat kesamaan ideologis. Pengakuan Umar Al Faruq (tersangka terorisme internasional oleh Badan Pusat Intelijen Amerika, CIA) yang ditangkap pada tanggal 5 Juni 2002 di Bogor. Al Faruq menyebutkan bahwa Abu Bakar Ba’asyir juga sebagai petinggi Al Qaeda di Asia Tenggara ketika pemeriksaan oleh CIA. Sedangkan pada Mabes Polri, Al Faruq mengaku sebagai salah satu petinggi jaringan teroris Al Qaeda untuk wilayah Asia Tenggara, merencanakan dua kali pembunuhan terhadap Presiden Megawati Soekarnoputeri, yaitu saat menjabat sebagai wakil presiden dan setelah menjabat sebagai Presiden RI, dan mengaku telah terlibat serangkaian bom natal tahun 2000 dan pengeboman Masjid Istiqlal pada tahun 1999.
            Kasus bom Bali, Kapolri Jenderal Pol.Dai Bachtiar memastikan bahwa JI berada di balik teror bom Bali, 12 Oktober 2002 dan berhasil menangkap 29 orang tersangka. Pengakuan sebagian besar tersangka, semuanya mengenal Ustadz Ba’asyir dan pernah mengikuti pengajiannya sewaktu di Malaysia.
            Memang pengadilan tidak dapat membuktikan bahwa Ba’asyir adalah pemimpin Jamaah Islamiyah (JI). Tetapi, sebagian aktivis JI tetap mengakui Abu bakar Ba’asyir sebagai Amir JI. Syahdan, Muhammad Nasir bin Abas alias Khairudin, aktivis JI (Warga Malaysia) yang menjabat sebagai Mantiqi Tsalits (dalam struktur organisasi JI), mengatakan dalam testimoninya “Pimpinan tertinggi kelompok Jamaah Islamiyah adalah Amir Jamaah, yaitu Ustadz Abu Bakar Ba’asyir alias Abdus samad”. Testimoni Nasir tidak sendirian. Thoriquddin alias Rusydan alias Hamzah, aktivis JI yang ditunjuk menggantikan Ba’asyir sebagai Amir, setelah Ba’asyir menjadi Amir Majelis Mujahiddin Indonesia, juga memberikan pengakuan yang sama. Dalam keterangan Rusydan pada Mabes polri, penggagas kelompok JI adalah Abdullah Sungkar. “Dalam merealisasikan JI, Ustadz Abdullah Sungkar dibantu oleh Abu Bakar Ba’asyir” Ujar Rusydan dalam pemeriksaan di Mabes Polri. Dalam keterangan lain Rusydan, Amir JI adalah Abdullah Sungkar. Namun, sejak Abdullah Sungkar meninggal, logikanya yang menjadi Amir JI adalah orang yang terdekat Ustadz Sungkar, yaitu Abu Bakar Ba’asyir.
Penanganan Kasus Terorisme di Indonesia
            Pada hari Sabtu, 12 Oktober 2002 menjelang tengah malam, sebuah bom meledak di Paddy’s Bar dan Sari Club, Jl Legian Kuta-Bali. Berdasarkan informasi intelijen dan hasil pemeriksaan Labotarium Forensik Mabes Polri terhadap mobil Mitsubishi L300, polisi berhasil mengidentifikasi nomor chasis dan rangka mobil L300 yang hancur di depan Sari Club. Penelusuran akhirnya bermuara pada Amrozy sebagai rangkaian keenam pemilik mobil tersebut.
            Pada tanggal 6 November 2002, Amrozi ditangkap di daerah asalnya di Solo Kuro, Tenggulun, Lamongan, Jawa Timur. Hasilnya sangat memuaskan. Amrozy mengakui telah menyiapkan bahan baku pengeboman di Sari Club. Mata rantai pelaku bom bali merupakan eks mujahiddin perang Afgan sekaligus membongkar jaringan JI. Hal ini dapat di telusuri, dari para pelaku utama dan pendukung yang sebagian besar adalah para eks mujahiddin. Bahkan mastermind,-nya adalah salah satu tokoh JI, yaitu Muchlas alias Ali Gufron, yang dalam struktur JI adalah Ketua Mantiqi Ula (I) yang mengkomandoi wilayah Singapura, Malaysia, Sumatera, dan Thailand Selatan. Sedangkan, operator lapangan bom bali dan para pendukungnya, umumnya alumni mujahiddin Afganistan yang memiliki akses ke JI.
            Selain Muchlas alias Ali Ghufron yang menjadi otak operasi bom Bali. Di deretan pelaku utama ada nama-nama anggota JI dan eks mujahiddin perang Afgan. Sebut saja, mereka adalah Imam Samudra alias Abdul Azis, Amrozy, Ali Imron, Dr. Azhari Husein (anggota JI dari Mantiqi Ula), Dul Matin alias Jiko Pitono (anggota JI), Abdul Ghoni alias Umar alias Wayan, Mubaroq (anggota JI/Ketua Wakalah Manado), Sawad alias Sarjiya, dan Wan Min bin Wan Mat ( anggota JI dari Mantiqi Ula).
            Kamis tanggal 21 Nopember 2002, Imam Samudra alias Kudama alias Abdul Aziz yang merupakan komandan lapangan dan oleh Amrozy disebut-sebut sebagai pemberi dana dan perancang pemboman, akhirnya tertangkap ketika menumpang bus PO Kurnia Nopol BL 7352 PL, jurusan Jakarta-Medan. Imam sudah dikuntit polisi sejak masuk areal pelabuhan dan ditangkap saat akan memasuki kapal penyeberangan KMP Nusa Agung, di Dermaga 1 Pelabuhan Penyeberangan Merak.
Dari pengakuan dalam pemeriksaan polisi, Imam Samudra membeberkan keterlibatannya dalam peledakan bom di Atrium, Senen, Jakarta, pada Agustus 2000, dan Gereja Santa Anna, Juli 2001. Lalu, tertangkapnya Muchlas alias Ali Gufron pada 3 Desember 2003 di desa Mlandangan, Kecamatan Tulung, Klaten, Jawa Tengah ditemukan pula  “dokumen Solo” di persembunyian Muchlas. Doumen Solo terdiri dari buku JI, panduan membuat bom dan penggunaan senjata api, panduan teknik elektro sebagai pemantik ledakan atau detenator, skema pembagian tugas dalam operasi JI, buku pedoman pelatihan perang dan ilmu militer, dan beberapa peta topografi sejumlah wilayah. Dokumen Solo ternyata sesuai dengan pengakuan tersangka lain kasus bom Bali Ali Imron, adik Amrozy yang tertangkap sekitar Maret 2003 di Kalimantan.
Ketekunan dan kerja keras polisi, akhirnya dapat mengurai aktor dan figuran pelaku bom Bali. Aktor utama pelaku bom Bali yang dibantu oleh kelompok-kelompok yang satu sama lain tidak saling mengenal. Imam Samudra dibantu oleh “Kelompok Serang” yang terdiri atas dari Abdul Rauf alias Sam, Junaidi alias Amin, Andi Hidayat alias Agus dan Andri Oktavia alias Yuli, berperan menghimpun dana untuk operasi bom Bali melalui perampokan toko emas di Serang, Banten. Muchlas pun dibantu “Kelompok Solo” yang terdiri atas Muhammad Nadjib Nawawi alias Nadjib, Herlambang, Muhammad Musyafak alias Abdul Hamid, Ahmad Budi Wibowo, Bambang Setiono alias Saeful, dan Makmun alias Muri. Demikian pula dengan Ali Imron, dengan “Kelompok kalimantan Timur” yang merupakan paling banyak yang membantu dalam persembunyiannya. Mereka yaitu Mujarod alias Muhammad Rusdi bin Salim, Muhammad Yunus bin Samijan bin Karim, Syamsul Arifin alias Ilham bin Abdul Mutholib, Eko Hadi Prasetyo bin Sukastopo alias Amin, Sofyan Hadi alias ejo alias Bae bin Niti, Puryanto bin Yatimun alias Hartono alias Pak De, Sirojal Munir bin Achmad Asmui, Imam Susanto alias Eko Suparman, Firmansyah bin Edi Harun, Hamzah Baya alias Soleh bin Bakir,Sukastopo bin Kartomiharjo, dan Muhajir bin Amin. Diluar kelompok-kelompok tersebut pun ada tersangka-tesangka yang ikut membantu dalam kegiatan terorisme di bom Bali.
Tanggal 5 Agusts 2003 kembali terjadi pemboman di Hotel JW Marriot yang terletak di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Pemboman yang menewaskan sepuluh orang dan melukai lebih dari tujuh puluh korban, juga ditengarai oleh keterlibatan jaringan JI dan simpul-simpulnya.
Sebut saja Asmar Latin Sani “suicide bomber” di Hotel JW Marriot juga alumni Pondok Pesantren Al Mukmin. Diperkuat oleh salah satu anggota jaringan, Muhammad Rais Bin Rusdi, alumnus Ngruki, yang ditangkap polisi April 2003 di Padang, menguakkan jaringan pengeboman Hotel JW Marriot dan menangkap orang-orang yang terlibat.
Tertangkapnya Jaringan bom Bali dan Hotel JW Marriot, sekaligus menguakkan kasus-kasus bom sebelumnya. Dan menjawab keterlibatan JI dengan simpul-simpul jaringannya yang nyata-nyata berada di balik teror bom di Indonesia.
B. Konflik Antar Umat Beragama
B.1. Pengertian Konflik
Konflik berasal dari kata kerja latin yaitu configere yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tak berdaya.
Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya.
Konflik bertentangan dengan integrasi. Konflik yang terkontrol akan menghasilkan integrasi. Sebaliknya, integrasi yang tidak sempurna dapat menciptakan konflik.
B.2. Jenis-Jenis Konflik
            Menurut Dahrendorf, konflik dibedakan menjadi :
·      Konflik antara atau dalam peran sosial (intrapribadi), misalnya antara peranan-peranan dalam keluarga atau profesi (konflik peran-role)
·      Konflik antara kelompok-kelompok sosial (antar keluarga, antar gank)
·      Konflik kelompok terorganisir dan tidak terorganisir (polisi melawan massa)
·      Konflik antar satuan nasional (kampanye, perang saudara)
·      Konflik antar atau tidak agama
·      Konflik antar politik
B.3. Konflik Antar Umat Beragama di Indonesia
Berdasarkan penggolongan jenis konflik menurut Dahrendorf, konflik dalam kajian Agama dalam permasalahan Bangsa Indonesia termasuk dalam konflik antar umat beragama. Konflik-konflik antar umat beragama yang pernah terjadi di Indonesia, seperti :
Konflik agama di Jawa Barat
            Konflik agama yang terjadi Jawa Barat seperti dalam beberapa contoh seperti kasus mengenai keyakinan dan paham yang berbeda diantara masyarakat yang ada di wilayah Indonesia menjadi rujukannya. Khamami Zada dkk (2008) menyebutkan, di daerah Jawa Barat kekerasan atas nama agama terjadi antar agama. Salah satu kasus dengan motif dan pola sama yaitu rumah tinggal yang kemudian dijadikan tempat ibadah (umat kristiani) sehingga menyulut protes dari umat lain (Islam) yang menjurus pada tindakan kekerasan. Dalam tingkatan yang lebih serius, kejadian semacam ini kemudian sering diakhiri dengan intimidasi dan pengusiran jemaat, pengrusakan dan pembakaran tempat ibadah tersebut.
            Contoh kasus lain konflik agama yaitu pada tanggal 13 september 2001 sejumlah massa menyerang beberapa Gereja di Jl. Beruang dan Panda Cikarang Barat Bekasi, disusul kemudian pada 11 Nopember 2001 juga terjadi penyerangan  terhadap Gereja Bethany di Ruko Anggrek Bekasi. Di beberapa wilayah lain di Bekasi kejadian serupa terjadi berulang kali, bahkan ada beberapa rumah ibadah yang dipaksa tutup oleh aparat pemerintah. Di Majalah Majemuk (edisi November-desember.2006:5) disebutkan bahwa Menurut Forum Komunikasi Kristen Indonesia di Jawa Barat terdapat tidak kurang dari 34 Gereja dipaksa tutup. Di antaranya terjadi di Majalengka sehingga menimbulkan gejolak di masyarakat pada November 2006. Khamami Zada dkk, menyebutkan pada tanggal 26 Desember, di Tasikmalaya, sejumlah massa dari beberapa pesantren menyerang Polres Tasikmalaya, lalu melakukan pengrusakan dan pembakaran toko-toko milik non-muslim. Tidak berhenti sampai disitu, rumah-rumah ibadah umat Kristiani juga menjadi sasaran amuk massa, bahkan rambu-rambu lalu lintas juga tidak lepas dari sasaran. Kerusuhan ini dipicu oleh seorang anak anggota polisi di Pesantren Condong (Riyadul Ulum Wa da’wah) Tasikmalaya. Sesuai aturan pesantren, ia dihukum oleh pengurus pesantren. Namun atas hukuman itu keluarga tidak menerima dan meminta kyai dan santri diproses di kepolisian. Sepulang dari kantor polisi, kyai dan santrinya ternyata babak belur. Hal ini menyebabkan santri dari berbagai pesantren emosi. Mereka kemudian berkumpul di Kota sebagai bentuk solidaritas, dan dari sanalah kerusuhan timbul yang menyebabkan kerusakan berbagai sarana yang dimiliki umat Kristiani. Dimana sebetulnya moral bangsa yang adil dan toleran terhadap bangsa sendiri itu, sementara satu sama lain saling menyerang, merusak, dan sampai melakukan tindakan kekerasan.
Konflik agama di Poso, Ambon dan Sampit
            Konflik horizontal yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia sepertinya susah reda. Meski susah ada perjanjian damai seperti Deklarasi Malino untuk kasus Poso, namun konflik tetap saja terjadi. Setidaknya ada dua penyebab utama yang menjadi akar permasalahan namun keduanya enggan diakui oleh pemerintah dan tokoh-tokoh agama yang mengupayakan damai.
            Pertama, pencetus terjadinya konflik horizontal bukan umat Islam. Para juru damai umumnya berkesimpulan bahwa kedua belah pihak salah, sehingga harus duduk bersama untuk merumuskan perundingan. Padahal, sebagaimana fakta yang terlihat di mata, pihak non Islam yang sering kali memulai konflik.
            Sebagai contoh kasus Poso, yang pertama kali terjadi 25 Desember 1998. Seorang pemuda Kristen (Roy) yang mabok membacok Ridwan yang sedang berada di dalam masjid. Saat itu hari Natal, dan umat Islam sedang menjalankan ibadah Shaum Ramadhan. Tentu saja Ridwan tidak tingal diam. Ia mengadu ke kelompoknya. Begitu juga dengan Roy, ia mengadu ke kelompoknya. Terjadi bentrok, yang kemudian bergulir secara serial. Kelompok Islam meyakini pihak Kristen yang memulai dan merasa telah dianiaya. Anehnya, kelompok Kristen justru menuding kelompok Islam yang lebih dulu memulai konflik dan menganiaya.
            Kelompok Kristen tidak mau mengakui telah memulai konflik, mereka justru memfitnah, memutar-balikkan fakta. Bahkan secara resmi mereka menerbitkan buku putih yang diterbitkan oleh Crisis Centre Majelis Sinode GKST (Gereja Kristen Sulawesi Tengah). Bahkan materi pembelaan dan pemutar-balikan fakta ini juga dilansir melalui situs internet yang diforward ke berbagai mailing list dan situs lokal dan internasional. Buku putih ini disusun oleh Pendeta Renaldy Damanik dan kawan-kawan. Kalangan Islam tentu saja berang. Meski tidak menerbitkan buku putih, namun di internet terlihat perang pernyataan.
            Selama ini, tidak pernah terjadi ada pemuda Islam yang dalam keadaan mabok kemudian masuk ke Gereja dan membacok salah satu jemaat yang sedang beribadat, sebagaimana dilakukan Roy, pemuda Kristen yang mabok dan masuk Mesjid kemudian membacok Ridwan.
            Tiga pekan kemudian, pecah kasus Ambon khususnya peristiwa di Batu Merah yang terjadi 19 Januari 1999, saat Idul Fitri. Ketika itu dua preman Ambon Kristen memalak dua pemuda Muslim. Terjadi keributan. Inilah awal terjadinya konflik horizontal secara serial. Dari kasus ini kemudian lahir kasus-kasus lainnya seperti terjadi di Galela, Ternate, Tobelo, Jailolo, Halmahera Utara, Bacan, dan sebagainya yang menimbulkan ribuan korban jiwa.
            Lagi-lagi, umat Kristen tidak mau mengakui bahwa jemaatnya-lah yang menjadi awal pemicu konflik horizontal ini. Sebagaimana kasus Poso, mereka juga memutar-balikkan fakta, memfitnah, memposisikan umat Kristen sebagai korban kebiadaban umat Islam. Kebohongan itu disebarkan oleh Salawaku, yang salah satu edisinya mengabarkan tentang gencarnya Islamisasi di Maluku, serta Masariku Network yang menerbitkan Siwalima Report, serta, Eskol-Net yang dikelola aktivis muda gereja.

            Media Internasional seperti International Herald Tribune edisi Maret 2000, memberitakan seenaknya. Antara lain, mereka menyebut jatuh korban 3000 jiwa tanpa menjelaskan dari kalangan mana korban terbanyak. Sehingga timbul kesan bahwa kalangan Islam yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia telah membunuh sekitar 3000 Kristen.
Padahal, berita itu seharusnya menjelaskan dari 3000 korban tadi 2800 di antaranya adalah Muslim.
            Umat Islam tidak saja dipojokkan oleh media internasional, anehnya juga dizalimi oleh Presidennya sendiri yang berasal dari keluarga Kyai yang ketika itu berdampingan dengan Wakilnya seorang perempuan anak dari Bapak Nasionalis Indonesia. Belum kering luka umat Islam akibat dua kasus di atas, pada Mei 2000 pecah kasus Poso babak ketiga yang menyebabkan sekitar seribu orang tewas. Termasuk korban muslim cleansing yang dilakukan Tibo dkk terhadap komunitas pondok pesantren Walisongo.
            Meski sudah berkali-kali terbukti bahwa umat Kristen adalah pembantai umat Islam, mata dunia tetap tidak bisa membacanya. Apalagi mata Gus Dur sang Presiden RI kala itu. Kasus perkosaan dan Kristenisasi sebagaimana terjadi pada Wawah di Sumatera Barat, kian membuat umat Islam marah. Masalahnya, sebagian besar umat Islam cuma bisa marah dengan menggunakan mulutnya dengan menerbitkan aneka pernyataan sikap dan caci-maki saja. Itu pun masih mending, malah ada sebagian lainnya yang justru menyalah-nyalahkan umat Islam. Namun demikian, ternyata ada sebagian kecil dari umat Islam yang kemudian mengambil tindakan balasan dengan menempuh cara-cara kekerasan antara lain berupa Bom Malam Natal 2000. Sebagaimana sudah sama-sama kita ketahui, semua tokoh Islam termasuk yang bergelar fundamentalis seperti Sumargono dengan lantang mencaci-maki pelaku Bom Malam Natal 2000, seraya menjelaskan bahwa kekerasan seperti itu bukan ajaran Islam. Kasihan sekali. Mereka sama sekali tidak punya perspektif lain.
            Contoh lainnya adalah kasus Sampit yang terjadi pada Februari 2001. Kasus pembantaian terhadap etnis Madura ini, berawal dari terbunuhnya empat anggota sebuah keluarga Madura di sana. Pembunuhan terjadi pada pukul 03:00 dinihari waktu setempat. Tentu saja komunitas Madura di sana melakukan balasan. Anehnya, opini yang berkembang justru menyudutkan etnis Madura. Antara lain digambarkan mereka sebagai sosok pendatang yang arogan, suka menenteng-nenteng clurit, dan sebagainya.
            Kedua, adanya salah kaprah yang mengabaikan realitas. Bahwa, kekerasan dilarang oleh semua agama. Nyatanya, di dalam Bibel memang diajarkan kekerasan di dalam melawan musuh-musuhnya. Misalnya pada Samuel 15:2-3 diajarkan, “Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai.”
            Masih ada sejumlah ayat dari Kitab Suci Bibel yang mengajarkan kekerasan. Hal ini dapat menjelaskan mengapa Tibo dkk begitu sadis membantai komunitas ponpes Walisongo. Kemungkinan ia telah ‘dibisiki’ oleh orang seperti Pendeta Damanik dkk. Secara kultural, orang Dayak memang terbiasa memenggal kepala lawan perangnya. Apalagi, bila tindakan itu ternyata mendapat pembenaran teologis sebagaimana ‘dibisiki’ para misionaris di sana. Maka, para Dayak itu pun secara demonstratif melakukan pemenggalan terhadap etnis Madura di hadapan kamera televisi yang sedang meliput.
            Lalu, apa yang dijadikan alasan pembenar bagi umat Kristen untuk melakukan kekerasan bak di medan perang? Karena pada dasarnya yang terjadi memang perang. Para Pendeta dan Misionaris di Sampit, Maluku dan Poso menyadari adanya kecenderungan yang kian hari dirasakan kian tinggi terhadap Islam. Kalau kondisi normal ini dibiarkan, akan mengancam eksistensi Gereja dan aktivitas para Misionaris. Jemaat mereka bisa berkurang dan Gereja akan kian sepi seperti terjadi di Barat.
            Oleh karena itu, mereka merasa perlu proaktif. Apalagi Sun Tzu mengajarkan bahwa the best defense is attack. Maka, mereka pun memulai penyerangan seraya mengingkarinya. Membunuh demi tegaknya Kerajaan Kristus, apa yang salah? Bush dan Presiden AS lainnya telah pula memberi contoh. Berbagai pembantaian terhadap anak-anak, wanita dan target sipil lainnya telah terjadi di Qana, Afghan, Iraq, Lebanon, Palestina dan sebagainya. Mereka melakukan itu bekerja sama dengan Israel atau menggunakan tangan orang lokal sendiri seperti terjadi di Pakistan 30 Oktober 2006 lalu, militer Pakistan memborbardir sebuah madrasah yang terletak di Desa Chingai, di dekat Kota Khar, Bajur, Pakistan.
            Maka, bila kedamaian yang mau diraih, hendaknya pemerintah bersikap jujur dan proporsional dan memahami akar masalahnya. Sehingga keamanan dan kedamaian akan terwujud.
C. Aliran Agama Sesat
C.1. Latar Belakang
Dalam suatu agama terkadang terdiri dari bermacam-macam sekte dan aliran. Setiap aliran akan merasa benar dan tidak akan terima jika disebut aliran sesat. Ada yang terang-terangan, tetapi ada pula yang bermain sembunyi-sembunyi. Walaupun negara sudah menjamin kebebasan beragama dan menjalankan syariat sesuai dengan keyakinannya (UUD 1945 ayat 29), namun di negara ini, aliran-aliran keagamaan belum dapat diterima.
Sebenarnya dalam kehidupan beragama di negara ini, negara sudah menjamin dan menetapkan bahwa ada 5 (lima) agama dan kepercayaan yang dianggap mewakili seluruh agama di dunia. Yaitu Islam, Kristen, Budha, Hindu dan Katholik. Lalu ada Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Setiap agama dan kepercayaan, tentunya punya nilai-nilai (asas) dasar yang sangat kuat dan “tidak bisa ditawar”. Inilah sumber permasalahan perdebatan dan konflik beda aliran . Jika saja, setiap pemeluk agama itu konsisten dengan ajarannya, maka tidak perlu lagi membuat agama baru atau aliran baru, perdalami saja agama yang dianut dan dilaksanakan sebaik-baiknya. Tidak perlu menafsirkan sesuatu yang sudah baku (qath’i).
C.2. Aliran-Aliran Agama Yang di Kategorikan Sesat
Mengkaji mengenai aliran agama yang di kategorikan sesat sering menimbulkan perbedaan penafsiran. Aliran agama yang dapat di kategorikan sesat jikalau di dalam ajarannya terdapat penyimpangan dengan mengatasnamakan agama yang telah diakui keberadaannya dalam bangsa Indonesia. Lalu, kasus Lia Aminuddin yang tidak mengatasanamakan agama yang sudah diakui keberadaannya (Islam) pun disalahkan dan dianggap sesat.
Di Indonesia ini ataupun yang terjadi juga di negara-negara lain, terlalu banyak orang pintar yang kebablasan. Ada orang yang ingin menjembatani antara Islam dan Kristen. Ada yang menafsirkan bahwa sholat boleh dengan bahasa Indonesia, ada lagi yang mengikuti aliran sekte kiamat, bahkan ada juga yang menganggap bahwa agama tidak perlu, meskipun spiritual tetap perlu (Religion No, Spiritual Yes). Hal ini, menjadi polemik tersendiri bagi permasalahan bangsa Indonesia dalam perspektif agama.
Walaupun kalau dicermati, permasalahan sekte ini tidaklah merupakan bahaya seperti halnya bahaya laten komunis atau DI-TII. Ini tidak akan mengganggu kestabilan negara. Ini memang tantangan Pemerintah melalui Departemen Agama dan dibantu para tokoh agama dan Ulama dan tokoh masyarakat, bahwa persoalan sekte dan aliran bukan persoalan bangsa, namun tidak bisa dibiarkan. Ini harus diselesaikan sebelum merembet ke persoalan berikutnya seperti terjadinya kekerasan dan pemaksaan kehendak.
Hendaknya semua pihak menyadari bahwa setiap manusia diberikan kebebasan untuk memilih agama dan kepercayaannya. Setiap manusia pun harus menghormati ajaran agama dengan tidak mengacak-acak ajarannya. Patuhlah dan konsisten dalam agama yang dianut dan tidak perlu menafsirkan dan mengembangkan ajaran yang sudah baku. Hak asasi manusia adalah membiarkan seseorang melaksanakan agama (yang benar) dan hak asasi manusia juga tidak merusak ajaran yang sudah ada dan berkembang di masyarakat. Pembinaan masyarakat yang terus menerus mungkin akan meminimalisir permasalahan dan konflik yang berkepanjangan. Panggil saja pimpinan dari setiap sekte yang menyimpang kemudian bertukar pikiran lalu membuat semacam MoU yang melegakan semua pihak.
Contoh aliran agama yang di kategorikan sesat :
1. Al-Qiyadah Al-Islamiyah
Al-Qiyadah Al-Islamiyah terbentuk pada tahun 2000 setelah terjadi ketidakcocokan dengan metode pada NII KWIX pimpinan Panji Gumilang. Menurut pendapat Moshaddeq, kehancuran Khilafah Islamiyah tahun 1923 merupakan akhir dari zaman peradaban Islam yang diajarkan Muhammad SAW dan dalam fase stagnan (tanpa kepemimpinan) ummat Islam akan menghadapi kegelapan (layl) dan pada masa menjelang kebangkitan Islam kedua ummat Islam mesti melakukan persiapan berdasarkan amsal shalat malam qiyaamu llayl, yang kemudian di waktu shubuh saat matahari (amsal Nur Allah ) mulai terbit dan bulan (Nur Kenabian) mulai tenggelam, perjuangan ummat Islam secara aktif mulai dilaksanakan dipimpin oleh seorang pembawa Risalah diteruskan oleh Khalifah selama 700 tahun.
Ahmad Moshaddeq mendakwahkan pergerakan ini secara terang-terangan/jahran setelah mengaku mendapatkan mimpi setelah melakukan shaum dan tahanuts atau kontemplasi selama 40 hari di Gunung Bunder, Bogor, Jawa Barat berdasarkan uswah dari Nabi Musa as dan Nabi Isa as, pada 23 Juli 2007. Ia mengaku sebagai nabi utusan Allah. Sebelum tahun 2007, pergerakan ini masih bersembunyi / sirran, namun setelahnya mulai berani menyebarkan ajarannya. Perkembangan pengikut ajaran ini pun berkembang sangat cepat. Kurang lebih 1000 pengikut baru direkrut setiap bulan. Aliran ini tersebar di Sumatera Barat, Jawa Timur, Yogyakarta, Riau, dan pulau Sulawesi. Gerakan ini pun dianggap sesat oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 4 Oktober 2007.
2. Ahmadiyah
Ahmadiyah, pada awalnya di Bogor oleh Maulana Rahmat Ali, Mubaligh Ahmadiyah dari India, pada tahun 1931. Dengan kegigihannya tidak berapa lama (1932) terbentuklah Cabang Ahmadiyah di Jawa Barat untuk pertama kalinya dengan jumlah anggota tidak kurang dari 15 orang. Setelah itu penyebaran Ahmadiyah tidak hanya dilakukan melalui tabligh tapi juga dengan menerbitkan majalah bernama Sinar Islam. Majalah ini pertama kali terbit pada September 1932.
Selain di Bogor Ahmadiyah juga berkembang cukup pesat di Tasikmalaya dan Garut.  Pelopor yang membawa Ahmadiyah ke Daerah Garut adalah Entoy Muhammad Tayyib, salah seorang pengikut Ahmadiyah dari Singaparna, juga murid Rahmat Ali. Pada tahun 1934 ia diperintahkan oleh gurunya untuk melakukan tabligh di daerah Priyangan. Kota pertama yang dikunjungi ialah Tasikmalaya. Dengan bantuan temannya bernama Subhan, ia berhasil menyelenggarakan tabligh digedung Sekar Putih. Setelah itu, ia masuk ke Kota Garut. Setelah beberapa simpatisan masuk Ahmadiyah dibentuklah cabang Ahmadiyah Garut. Mengutip Majalah Sinar Islam terbitan Ahmadiyah menjelaskan juga soal pendirian masjid yang diresmikan Maulana Rahmat Ali pada tahun 1936. Masjid tersebut merupakan Masjid Ahmadiyah yang pertama di Indonesia. Awal Perkembangan Ahmadiyah tersebut kemudian timbul peendapat sebagai aliran yang tidak diakui keyakinannya dalam Islam “Sesat.
D. Anarkisme Ormas-Ormas Agama
D.1. Pengertian anarki
Kata anarki berasal dari bahasa Yunani, awalan an (atau a), berarti tidak, ingin akan, ketiadaan, atau kekurangan, ditambah archos yang berarti suatu peraturan, pemimpin, kepala, penguasa, atau kekuasaan. Sedangkan menurut Peter Kropotkin, anarki berasal dari kata Yunani yang berarti melawan penguasa. (Kropotkin’s Revolutionary Pamphlets, hal 284)
Meski kata-kata Yunani anarchos dan anarchia seringkali diartikan tidak memiliki pemerintah atau ada tanpa pemerintah, seperti yang dapat dilihat, arti orisinil anarkisme yang tepat bukanlah sekedar tidak ada pemerintah. Anarki berarti tanpa  suatu peraturan atau lebih umum lagi, tanpa kekuasaan, dan dalam pemahaman inilah kaum anarkis terus menggunakan kata ini. Contohnya, kita ketahui Kropotkin berpendapat bahwa anarkisme yaitu : “menyerang bukan hanya kapital namun juga sumber-sumber utama kekuatan kapitalisme: hukum, kekuasaan, dan negara”. (op.cit., hal 150) Bagi kaum anarkis, anarki berarti “bukannya tidak memerlukan tatanan, seperti yang dipikirkan pada umumnya, namun suatu ketiadaan peraturan”. (Benjamin Tucker, Instead of Book, hal.13) Dan kemudian David Weick menyimpulkan dengan sangat baik:
“Anarkisme dapat dipahami sebagai pemikiran umum mengenai sosial dan politik yang  mengekpresikan pengingkaran terhadap semua kekuasaan, kedaulatan, dominasi, dan divisi yang hierarkis, serta merupakan sebuah kehendak untuk menghancurkannya… Oleh karena itu anarkisme lebih dari sekedar anti negara… (bahkan jika) pemerintah (negara)… merupakan focus sentral yang tepat dari kritik kaum anarkis.” (Reiventing Anarchy, hal. 139)
 Pendapat ini, menyimpukan bahwa daripada menjadi sekedar anti pemerintah, atau anti negara, anarkisme adalah gerakan yang melawan hierarki. Karena hierarki merupakan struktur organisasional yang mewujudkan kekuasaan. Karena negara adalah bentuk “tertinggi” dari hierarki, kaum anarkis, sesuai definisi, adalah anti negara; namun definisi ini tidak cukup untuk menjelaskan anarkisme. Artinya kaum anarkis yang sesungguhnya melawan semua bentuk organisasi hierarkis , tidak hanya negara. Dalam pernyataan Brian Morris:
“Term anarki berasal dari Yunani dan secara esensial berarti ‘tanpa aturan’. Kaum anarkis adalah orang-orang yang menolak semua bentuk pemerintahan atau kekuasaan koersif, semua bentuk hierarki dan dominasi. Oleh karenanya mereka melawan apa yang disebut oleh seorang anarkis Mexico, Flores Magon, sebagai ‘trinitas sombre’ –negara, kapital, dan gereja. Jadi kaum anarkis menolak kapitalisme dan negara sama seperti bentuk-bentuk kekuasaan religius. Namun kaum anarkis juga berusaha menegakkan atau memunculkan, dengan berbagai macam cara, suatu kondisi anarki, yaitu masyarakat yang terdesentralisasi tanpa institusi koersif, suatu masyarakat yang diatur melalui federasi asosiasi-asosiasi sukarela”. (“Anthropology and Anarchism”, Anarchy: A Journal of Disire Armed, no: 45, hal.38)
Referensi terhadap “hierarki”  dalam konteks ini merupakan perkembangan baru yang cukup baik – kaum anarkis  “klasik” seperti Proudhon, Bakunin, dan Kropotin jarang menggunakan kata tersebut  (mereka lebih menyukai “penguasa”, merupakan kependekan dari kekuasaan). Namun, menjadi jelas bahwa tulisan mereka merupakan sebuah filsafat yang melawan hierarki, ketimpangan kekuasaan atau hak-hak istimewa di antara individu. Bakunin membicarakannya  ketika menyerang “aparat” kekuasaan namun membela “pengaruh alami”, dan juga ketika ia berkata:
“Inginkah kamu menjadikan penindasan seseorang terhadap yang lain sebagai sesuatu yang tidak mungkin? Maka pastikan bahwa tak seorang pun memiliki kekuasaan”. (The Political Philosophy of Bakunin, hal. 271)
Seperti yang dikatakan Jeff Draughn, “meski anarkisme selalu menjadi bagian laten ‘proyek revolusioner’, namun muncul baru-baru ini  yang memiliki konsep anti hierarkis yang lebih luas . Meski demikian, akar dari hal ini dapat dilihat dengan jelas di dalam akar kata anarki menurut bahasa Yunani. (Beetwen Anarcism and Libertarianism : Defining A New Movement)
Kita menekankan bahwa oposisi terhadap hierarki ini, bagi kaum anarkis, tidak terbatas hanya pada negara atau pemerintah. Ia juga meliputi semua hubungan sosial dan ekonomi yang otoriter seperti halnya politik. Jadi anarki memiliki arti lebih dari sekedar tanpa pemerintah, anarki memiliki arti perlawanan terhadap segala bentuk hierarki dan organisasi yang otoriter. Dalam kata-kata Kropotkin, “awal mula kelahiran kaum anarkis dalam masyarakat… (terletak pada) kekritisan … organisasi yang hierarkis dan konsepsi masyarakat yang otoriter; dan … analisa kecenderungan yang terlihat dalam gerakan progresif umat manusia”. (Kropotkin’s revolutionary Pamphlets, hal 158) Jadi usaha apapun untuk menegaskan bahwa anarki adalah anti negara belaka merupakan suatu kesalahan dalam memahami kata dan cara yang digunakan oleh gerakan anarkis.
D.2. Anarkisme Ormas-Ormas Agama di Indonesia
Dewasa ini, anarkisme organisasi massa yang berhaluan agama sering kita jumpai dalam kehidupan berbangsa di Indonesia. Tak dapat di pungkiri, hal ini menimbulkan keresahan di masyarakat, terutama kalangan minoritas objek dari anarkis-an ormas agama. Penegakan hukum pun tidak optimal, karena sukarnya mencari dasar hukum dalam upaya pembubaran ormas agama yang anarkis tersebut. Walaupun jelas-jelas jika pendekatannya semata-mata pidana, mereka sering kali bertindak anarkis seperti memaksakan kehendak, merusak, menganiaya, berbuat tak menyenangkan, adalah pelanggaran KUHP. Tapi, kenapa aparat penegak hukum kerepotan mengatasi masalah demikian ? Lalu, Kenapa ormas agama yang bertindak anarkis tersebut masih dapat berkeliaran ?. Pertanyaan-pertanyaan ini sering menggelitik hati dan menimbulkan pertanyaan kembali. Sesungguhnya Siapa aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan pemberantasan kemaksiatan ? Ormas agama atau Kepolisian ?.

{ 0 komentar... Skip ke Kotak Komentar }

Tambahkan Komentar Anda

 

Blogger news

Blogroll

Pendidikan

About

Erlangga Putra Pratama © 2012 | Template By Erlangga Putra Pratama